SULAWESI SELATAN — Data SMRC bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" menunjukkan tren penurunan drastis selama enam bulan terakhir. Pada November 2025, kepuasan publik masih bertengger di 81,2 persen, lalu turun ke 66,4 persen pada Februari-Maret 2026, dan anjlok ke 51,1 persen pada Juli 2026 sebelum akhirnya menyentuh level terbaru 46,9 persen.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengidentifikasi tiga penyebab utama kemerosotan ini. Faktor pertama adalah kondisi ekonomi nasional yang dinilai lesu oleh 37,9 persen responden, bahkan 11,5 persen menyebutnya sangat buruk. Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik.
Faktor kedua adalah persepsi negatif terhadap stabilitas politik nasional yang kian menurun. Ketiga, publik menilai penegakan hukum berjalan negatif dan integritas aparat penegak hukum dipertanyakan. Kombinasi tiga faktor ini menjadi alarm bagi pemerintahan yang belum genap dua tahun berjalan.
Menanggapi hasil survei tersebut, Anas Urbaningrum menyampaikan pandangannya melalui cuitan di X pada Minggu, 2 Juli 2026. Ia menilai tingkat ketidakpuasan publik saat ini sangat mengkhawatirkan jika ditilik dari masa kerja Presiden yang belum genap dua tahun.
Rekomendasi pertama, Presiden diminta kembali fokus memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Anas menilai manuver program yang bersifat dadakan dan adhoc sebaiknya dihentikan, terutama dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Kedua, konsolidasi kerja kabinet harus benar-benar bersatu. Kesan adanya menteri yang diutamakan dan dinomorduakan tidak boleh berlanjut. "Kabinet harus benar-benar bergerak bersama, seirama dan simfoni yang orkestranya dipimpin Presiden," tegasnya.
Ketiga, pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik dengan memproduksi isu secara proaktif, bukan sekadar memberikan klarifikasi. Anas mengingatkan bahwa kontroversi dan kesalahpahaman cenderung menggerus kepercayaan publik.
Rekomendasi keempat menyasar hal yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Anas mendorong pemerintah menggenjot kinerja di sektor pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, serta pelayanan publik dan rasa aman.
Terakhir, Anas merekomendasikan perampingan struktur kabinet. Ia menilai postur kabinet yang terlalu gemuk justru menghambat konsolidasi dan koordinasi. "Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi sebagian keluarga besar kabinet hanya bekerja sekadarnya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Lima saran ini muncul di tengah tekanan publik terhadap kinerja ekonomi dan stabilitas politik. Pertanyaannya kini, apakah pemerintahan akan merespons dengan kebijakan korektif atau justru mengabaikan sinyal penurunan kepercayaan yang terus menguat.