MAKASSAR — Strategi baru pengendalian penyakit menular kini tidak lagi hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Lewat skema social contracting atau Swakelola Tipe III dan IV, organisasi masyarakat sipil dilibatkan langsung dalam layanan kesehatan. Forum nasional ADINKES di Malang pekan ini menjadi ajang bagi Makassar untuk mematangkan skema tersebut.
Aliyah Mustika Ilham yang didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy'Arie, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kata kunci dalam penanganan tiga penyakit prioritas nasional itu. Menurutnya, forum ini membuka ruang belajar bagi daerah untuk mengadopsi inovasi yang sudah terbukti berhasil di tempat lain.
Sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, hingga BAZNAS RI memaparkan kebijakan dan praktik baik pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan. Makassar tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif mempelajari model penganggaran yang lebih fleksibel dan tepat sasaran.
"Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujar Aliyah Mustika Ilham.
Forum yang berlangsung selama empat hari ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan. Ada penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV.
Mekanisme ini dinilai strategis karena membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menggandeng organisasi masyarakat sipil dalam mengelola program kesehatan. Dengan begitu, pemanfaatan APBD bisa lebih optimal dan layanan tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Kehadiran wakil wali kota di forum setingkat ini menunjukkan komitmen serius Makassar terhadap target pembangunan kesehatan nasional. Eliminasi AIDS, TBC, dan malaria membutuhkan kerja lintas sektor, bukan hanya kerja dinas kesehatan semata.
Melalui forum ini, Pemkot Makassar diharapkan mampu memperluas kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam mempercepat pencapaian target tersebut. Langkah konkret pasca-forum akan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diterjemahkan dalam kebijakan di tingkat kota.