Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Selatan mencatat belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulsel hingga Agustus 2026 mencapai Rp20,46 triliun. Realisasi itu setara 72,58 persen dari total pagu anggaran Rp28,19 triliun yang dialokasikan untuk 24 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Hari Utomo menyebut penyaluran dana berjalan lancar dan merata ke seluruh daerah.
MAKASSAR — Dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu disalurkan untuk membiayai pelayanan publik di 25 daerah penerima, mencakup seluruh kabupaten/kota di Sulsel plus pemerintah provinsi. Hari Utomo menyampaikan hal itu di Makassar, Rabu, dan menyebut tren penyaluran pada awal tahun anggaran tergolong baik.
"Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp20,46 triliun atau sekitar 72,58 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp28,19 triliun," ujarnya.
Hampir seluruh daerah mencatatkan realisasi yang mendekati pagu yang ditetapkan, dengan selisih relatif kecil. Menurut Hari, kondisi itu menunjukkan proses penyaluran dana tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.
Kota Makassar mencatat realisasi tertinggi di antara kabupaten/kota, yakni Rp1,52 triliun dari pagu Rp2,04 triliun. Kabupaten Bone menyusul dengan realisasi Rp1,35 triliun dari pagu Rp1,95 triliun.
Di kawasan Mamminasata, Kabupaten Gowa terealisasi Rp970,33 miliar dari pagu Rp1,35 triliun, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Rp766,50 miliar dari pagu Rp1,04 triliun, dan Kabupaten Maros Rp744,35 miliar dari pagu Rp1,01 triliun.
Kabupaten Takalar mencatat realisasi Rp621,22 miliar dari pagu Rp846,01 miliar, sementara Kabupaten Jeneponto Rp724,33 miliar dari pagu Rp990,72 miliar.
Di wilayah utara, Kabupaten Luwu Utara mencatat realisasi Rp846,37 miliar dari pagu Rp1,15 triliun. Kabupaten Luwu Timur terealisasi Rp864,11 miliar dari pagu Rp1,22 triliun, Kabupaten Luwu Rp798,24 miliar dari pagu Rp1,13 triliun, dan Kota Palopo Rp430,55 miliar dari pagu Rp576,64 miliar.
Kawasan Toraja mencatat Kabupaten Tana Toraja terealisasi Rp565,49 miliar dari pagu Rp820,92 miliar. Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp646,65 miliar dari pagu Rp906,71 miliar.
Untuk wilayah Ajatappareng, Kabupaten Pinrang terealisasi Rp739,68 miliar dari pagu Rp1,01 triliun, Kabupaten Barru Rp455,37 miliar dari pagu Rp630,59 miliar, dan Kota Parepare Rp374,79 miliar dari pagu Rp531,19 miliar. Kabupaten Enrekang mencatat realisasi Rp605,95 miliar dari pagu Rp833,16 miliar.
Di wilayah selatan dan timur, Kabupaten Bulukumba terealisasi Rp782,98 miliar dari pagu Rp1,09 triliun, Kabupaten Sinjai Rp600,36 miliar dari pagu Rp822,94 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Selayar Rp568,12 miliar dari pagu Rp794,32 miliar. Kabupaten Bantaeng mencatat realisasi Rp480,54 miliar dari pagu Rp663,39 miliar.
Kabupaten Soppeng mencatat realisasi Rp580,82 miliar dari pagu Rp776,07 miliar dan Kabupaten Wajo Rp782,13 miliar dari pagu Rp1,09 triliun. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terealisasi Rp614,13 miliar dari pagu Rp845,23 miliar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mencatat realisasi Rp3,03 triliun dari total pagu Rp4,06 triliun. Hari menegaskan distribusi dana yang merata memungkinkan seluruh daerah merasakan manfaat aliran dana tersebut.
"Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata," katanya.