Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat realisasi anggaran pembangunan sembilan Sekolah Rakyat di provinsi itu mencapai Rp1,47 triliun hingga Agustus 2026. Dari pagu Rp1,73 triliun yang dialokasikan untuk 16 sekolah, sembilan di antaranya masih dalam proses pembangunan. Program ini memakai skema multi years contract 2025–2026 dengan target menampung sekitar 1.750 siswa.
MAKASSAR — Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulawesi Selatan Hari Utomo menyebut penyaluran pembayaran pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Ia merinci pagu anggaran tahun 2026 untuk program ini sekitar Rp1,73 triliun, dengan serapan Rp1,47 triliun per Agustus 2026.
"Kalau pagu anggaran untuk Sekolah Rakyat tahun 2026 ini sekitar Rp1,73 triliun dan yang sudah terealisasi hingga Agustus 2026 itu sebesar Rp1,47 triliun. Anggaran Rp1,73 triliun itu untuk 16 Sekolah Rakyat," ujar Hari Utomo di Makassar.
Jumlah Sekolah Rakyat di Sulsel melampaui target awal. Pemerintah pusat semula menetapkan 14 sekolah, tetapi usulan tambahan disetujui sehingga totalnya menjadi 16.
"Kalau target awal itu di Sulsel memang hanya 14 sekolah rakyat tapi pada tahun 2026 ini sudah ada 16 dan 9 di antaranya dalam pembangunan. Targetnya, sekolah rakyat itu akan menampung sekitar 1.750 siswa," kata Hari Utomo.
Sembilan Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tersebar di Kota Makassar, Sinjai, Takalar, Bone, Sidrap, Wajo, Barru, Tana Toraja, dan Soppeng.
Tujuh daerah lain masuk daftar prioritas pembangunan yang direncanakan dimulai pada 2026. Daerah itu meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Pangkep, Toraja Utara, dan Enrekang.
Skema multi years contract 2025–2026 dipakai untuk membiayai pembangunan seluruh Sekolah Rakyat di provinsi ini. Penyaluran dana dilakukan bertahap mengikuti progres pekerjaan di lapangan.
Kapasitas 1.750 siswa menjadi patokan pemerintah dalam merancang jumlah sekolah. Angka itu tersebar di 16 lokasi yang tersebar dari pesisir barat hingga dataran tinggi Toraja.
Hari Utomo menyatakan pembangunan masih berjalan dan belum ada keterangan resmi soal jadwal peresmian. Kanwil DJPb Sulsel akan terus mencatat serapan anggaran tiap bulan hingga kontrak tahun jamak berakhir.