MAKASSAR — Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sipakatau itu menjadi penanda berakhirnya masa toleransi bagi pejabat wilayah yang hanya menjalankan rutinitas administratif. Munafri menilai standar keberhasilan camat dan lurah harus bergeser jauh dari sekadar serapan anggaran atau kegiatan seremonial.
Pria yang akrab disapa Appi itu menyebut ada lima indikator yang bakal disorot dalam evaluasi. Kelimanya mencakup optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebersihan lingkungan dan konsistensi pemilahan sampah, penertiban bangunan liar dan tata ruang, kualitas pelayanan dasar serta perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah warga.
Appi menegaskan tolok ukur pemerintah tidak lagi berhenti pada capaian formal. Menurutnya, keberhasilan harus diukur sampai sejauh mana kebijakan menyentuh kehidupan warga sehari-hari.
"Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact. Keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat," tegas Appi.
Pergeseran ukuran itu, lanjutnya, akan langsung menentukan nasib jabatan para lurah. Hasil evaluasi satu tahun dijadikan dasar utama penataan jabatan dan rotasi ke depan.
Appi menyadari rotasi lurah kerap memicu tekanan dari berbagai pihak. Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi intervensi yang berupaya mempertahankan pejabat tertentu.
"Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu. Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," tegasnya.
Penilaian, menurut Appi, sepenuhnya bersandar pada data pencapaian kinerja selama satu tahun menjabat. Tidak ada jalur khusus bagi lurah yang punya kedekatan personal dengan pemkot.
Selain soal kinerja, Appi menyoroti gaya kepemimpinan pejabat wilayah yang dinilainya masih sentralistik. Lurah diminta mengubah pendekatan menjadi kolaboratif dan tidak alergi terhadap kritik.
"Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," ujar Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Ia menilai keterbukaan menjadi kunci agar persoalan di tingkat kelurahan tidak menumpuk dan meledak menjadi konflik yang lebih besar. Warga, katanya, harus dilibatkan sejak tahap perumusan solusi, bukan sekadar penerima hasil keputusan.
Isu keamanan dan ketertiban masyarakat juga masuk dalam instruksi Appi. Para lurah diminta aktif bersinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat.
Langkah deteksi dini dinilai penting agar dinamika lingkungan tidak mengganggu stabilitas ekonomi kota. Gangguan keamanan sekecil apa pun, menurutnya, bisa berdampak pada iklim usaha dan aktivitas warga.
Menutup arahannya, Appi memastikan program prioritas seperti pemilahan sampah dari rumah hingga penertiban bangunan liar tetap berjalan tegak lurus. Dua program itu disebutnya tidak boleh kendur meski rotasi jabatan tengah menanti.