MAKASSAR — Audiensi antara Gubernur Sulsel dan jajaran BBPVP Makassar membahas sinergi strategis pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 6. Andi Sudirman menilai balai pelatihan harus menjadi leading sector penyiapan tenaga kerja bagi lulusan SMK dan usia produktif yang siap kerja. Ia meminta fasilitas pelatihan disiapkan agar hasilnya langsung terasa di pasar kerja.
Kurikulum Diminta Mengikuti Kebutuhan Riil Pasar
Gubernur menekankan jenis pelatihan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi. Kurikulum harus mengacu pada sektor unggulan Sulsel seperti pertambangan, UMKM, kuliner, otomotif, hingga pertanian dan perkebunan.
Tren industri makanan, minuman, dan pengolahan kopi yang berkembang pesat disebut sebagai peluang strategis bagi pencari kerja. Arah kebijakan itu menempatkan kebutuhan industri sebagai dasar penyusunan program, bukan sebaliknya.
Stimulus dan Pendampingan Setelah Pelatihan
Pemprov Sulsel berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia sekaligus merancang skema tindak lanjut berkelanjutan. Stimulus dan pendampingan pascapelatihan disiapkan agar alumni balai pelatihan mampu merintis wirausaha secara mandiri.
Skema itu juga diarahkan agar lulusan terserap optimal oleh dunia industri. Pendekatan ini menandai pergeseran dari pelatihan yang berhenti di sertifikat menuju pelatihan yang berujung pada pekerjaan atau usaha baru.
Apa Isi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6?
BBPVP Makassar tengah membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 bagi masyarakat yang ingin mengasah kompetensi. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 14 Oktober 2026.
Jadwal pelatihan dijadwalkan mulai bergulir pada 28 Oktober 2026. Masyarakat yang berminat dapat memanfaatkan periode pendaftaran tersebut untuk mengikuti program yang disiapkan balai.
Harapan Gubernur untuk Lulusan Balai
Andi Sudirman menyebut pelatihan vokasi akan menjadi leading sector di bidang pelatihan kerja bagi anak-anak yang siap kerja. Ia juga menyoroti keberadaan siswa SMK dan usia produktif yang membutuhkan fasilitas pelatihan memadai.
Pernyataan itu menegaskan posisi balai pelatihan sebagai penghubung antara kebutuhan kompetensi warga dan permintaan tenaga kerja di sektor-sektor unggulan daerah.
