MAKASSAR — Kekayaan alam melimpah, tetapi anggaran pembangunan terbatas. Ketimpangan ini menjadi sorotan utama diskusi publik yang digelar ICMI Sulsel di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, selama dua setengah jam sejak pukul 13.00 WITA.
Forum bertajuk "Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!" ini dirancang untuk mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan. Tujuannya membedah tantangan tata kelola SDA dan kebijakan fiskal berkelanjutan yang selama ini berjalan timpang.
"Kami menggelar diskusi ini untuk mempertemukan berbagai pihak guna mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah melalui pendekatan pajak hijau," ujar Ketua CIDES ICMI Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla.
ICMI Sulsel menghadirkan sejumlah pakar untuk mengupas persoalan ini. Guru Besar Ekonomi Publik Unhas sekaligus Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, tampil bersama Executive Director CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, Anggota Dewan Pers Dr. M. Busyro Muqoddas, serta akademisi FEB UNM Syamsu Alam.
Analisis mereka menegaskan, banyak daerah penghasil SDA justru mengalami keterbatasan anggaran pembangunan. Pemanfaatan hasil bumi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal, sehingga skema fiskal baru dinilai mendesak dirumuskan.
Melalui forum ilmiah ini, ICMI Sulsel menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret. Rekomendasi tersebut berfokus pada penerapan pajak hijau yang mampu memperkuat anggaran daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., hadir langsung untuk menyambut para tamu. Panitia secara terbuka mengundang akademisi, mahasiswa, praktisi, organisasi masyarakat, hingga jurnalis untuk meramaikan diskusi ini.
Adi Suryadi menegaskan, partisipasi publik sangat penting untuk mengawal tata kelola ekonomi hijau di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026.