SULAWESI SELATAN — Langkah drastis ini diambil untuk merampingkan struktur perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai gemuk dan berlapis. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan progres tersebut dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden pada Kamis, 6 Agustus 2026.
"Kami sebelumnya sudah melaporkan bagaimana kami melakukan streamlining. Nah, hasilnya sekarang sudah 274 perusahaan yang kami lakukan streamlining," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Angka 274 tersebut baru sekitar 42 persen dari total target keseluruhan. Pemerintah menargetkan proses penyederhanaan akan menyentuh 652 perusahaan. Jika rampung, jumlah BUMN yang tersisa diproyeksikan hanya sekitar 250 perusahaan.
"Kurang lebih nanti total yang akan kita selesaikan itu 652 perusahaan yang akan hilang. Sehingga nanti kita hanya akan punya 250 perusahaan," kata Dony.
Artinya, lebih dari separuh entitas dalam struktur BUMN akan dihilangkan melalui mekanisme penutupan, merger, dan konsolidasi. Efisiensi ini diyakini mampu memangkas biaya operasional secara signifikan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut penghematan biaya rutin dari perampingan ini mencapai Rp50 triliun hingga 31 Juli 2026. Dana tersebut berasal dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga rapat kerja.
Jika target perampingan berjalan mulus hingga akhir 2026, proyeksi penghematan disebut bisa meningkat menjadi sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Namun, angka ini masih merupakan proyeksi pemerintah dan belum diverifikasi melalui audit independen.
Pertanyaannya, apakah mengurangi jumlah entitas otomatis menurunkan biaya? Yang perlu dicermati adalah apakah setelah merger atau konsolidasi terjadi penurunan biaya operasional riil, berkurangnya struktur manajemen yang tumpang tindih, serta peningkatan produktivitas perusahaan hasil penggabungan.
Transformasi tidak berhenti pada pemangkasan jumlah perusahaan. Pemerintah juga mulai menyoroti perubahan strategi bisnis dan kinerja operasional. PT Pupuk Indonesia menjadi salah satu contoh yang disebut mampu membukukan laba Rp6,1 triliun sepanjang enam bulan pertama tahun ini.
Dony menambahkan, pemerintah telah memperbaiki delapan pabrik pupuk dan membangun delapan fasilitas baru. Perusahaan pelat merah ini juga mulai merambah pasar ekspor dengan pengiriman perdana ke Australia pada bulan lalu.
"Sekarang kita sudah membangun delapan, memperbaiki delapan pabrik pupuk kita. Dan kita sudah mulai mengekspor pupuk kita. Bulan lalu ekspor perdana kita ke Australia. Jadi kita sudah menjadi eksportir pupuk sekarang," jelas Dony.
Data Badan Pengaturan BUMN mencatat pendapatan konsolidasi BUMN pada 2024 mencapai Rp3.142 triliun, tumbuh 7,13 persen dibandingkan 2023. Laba bersih BUMN tercatat sekitar Rp304 triliun secara unaudited.
Artinya, agenda streamlining tidak cukup dinilai dari berapa banyak entitas yang lenyap dari daftar. Keberhasilan program ini justru diukur dari seberapa sehat dan adaptif perusahaan negara setelah menjalani diet korporasi, serta seberapa besar nilai tambah yang mampu disumbangkan bagi perekonomian nasional.