SULAWESI SELATAN — Perintah perampingan struktur itu bukan sekadar wacana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi langsung bahwa Presiden Prabowo meminta pengurangan layer-layer di tubuh Pertamina, PLN, dan BUMN lain. Alasannya jelas: birokrasi yang terlalu dalam membuat pengambilan keputusan lambat, terutama saat menghadapi persoalan krusial.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet, Senin (10/8).
Rapat di Hambalang itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga hadir dan melaporkan perkembangan terbaru program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang diluncurkan Juli 2026, plus kesiapan infrastruktur untuk mandatori bio-ethanol.
Sudah 274 Perusahaan Dirampingkan per Juli 2026
Langkah ini sebenarnya sudah berjalan. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, pekan lalu, melaporkan ke Istana bahwa perampingan telah menyentuh 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Ia menegaskan arahan presiden berlaku untuk semua BUMN besar, bukan hanya Pertamina dan PLN.
"Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Kamis pekan lalu.
Mengapa Struktur Ramping Penting?
Struktur anak dan cucu usaha yang berlapis-lapis selama ini menjadi salah satu sumber inefisiensi terbesar BUMN. Setiap keputusan investasi atau perubahan strategi harus melewati banyak lapisan direksi, membuat respons perusahaan lambat di tengah persaingan bisnis yang makin ketat.
Dengan struktur yang lebih ramping, direksi utama bisa langsung mengontrol operasional. Persetujuan proyek strategis tidak lagi tersendat di birokrasi internal. Efeknya, perusahaan bisa bergerak lebih gesit, biaya operasional turun, dan pada akhirnya produktivitas meningkat.
Bagi masyarakat, dampaknya bisa terasa dari harga energi yang lebih efisien hingga layanan listrik yang lebih responsif. BUMN yang ramping juga berarti pengelolaan uang negara lebih ketat, karena setiap lapisan manajemen selama ini memakan biaya operasional yang tidak sedikit.
Ke depan, investor dan publik akan mengawal apakah pemangkasan ini benar-benar menyentuh lapisan paling dalam atau hanya sekadar formalitas. Yang jelas, instruksi presiden sudah tegas: BUMN harus ramping, cepat, dan produktif.
